Rustriningsih

Tulisan di bawah ini adalah saat Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si. masih Bupati Kebumen, saat ini beliau Wakil Gubenur Jawa Tengah.

Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si. JUMAT malam 26 September 2003, jutaan pemirsaCable News Network (CNN) di seluruh dunia diajak berkunjung ke Kebumen, Jawa Tengah. Dalam tayangan singkat berbentuk feature, stasiun televisi swasta Amerika Serikat itu menayangkan figur Rustriningsih, sang Bupati Kebumen. CNNmenilai Mbak Rustri, panggilan akrab Ibu Bupati, merupakan sosok pejabat yang bersih dan merakyat di tengah citra Indonesia sebagai salah satu negara paling korup.

“Saya muncul di CNN empat menit, padahal mereka ngambil gambarnya dua hari,” kata Rustri sambil tersenyum kepada GATRA, yang menemuinya. Sebelum tampil diCNN, figur Rustri juga sempat diekspose koran Amerika, New York Times, dan koran Singapura, The Strait Times, awal September lalu. Temanya sama: sosok Rustri sebagai pejabat yang jujur. Ia dipuji karena mengutamakan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

Di era otonomi ini, sosok Rustri berhasil tampil sebagai figur pemimpin daerah yang ideal. Sejak terpilih menjadi bupati, tiga tahun lalu, Rustri konsisten dengan tekadnya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebumen yang bergunung kapur sama sekali bukan tanah pertanian yang subur. Daerah rawan bencana, dengan penduduk 1,2 juta jiwa, itu punya sumber daya alam pas-pasan.

Rustri tampil dengan kesederhanaan, dan selalu menekankan efisiensi. Master ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu kerap menyopiri sendiri mobil pribadinya, Toyota Kijang buatan 1994, dari Kebumen ke Semarang sekitar 120 kilometer, ketika ada acara dinas. Lebih-lebih untuk kegiatan partai. Sampai saat ini, Rustri menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan pembangunan, bekas agen koran dan majalah di Kecamatan Gombong itu berusaha menggalang partisipasi masyarakat. Tak lagi sepenuhnya menyerahkan kepada para kontraktor yang kerap memainkan nilai proyek, setelah main sabun untuk memenangkan tender.

Ketika memperbaiki 600 gedung sekolah, tahun lalu, misalnya, Rustri hanya mengucurkan bantuan seperempat dari jumlah dana yang dibutuhkan. Dana tersebut ia sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selebihnya, ia mengajak masyarakat bersama-sama memperbaiki sarana pendidikan itu. Ia meminta para penyumbang memberikan uangnya langsung kepada pelaksana perbaikan.

Rustri juga berusaha menghapus praktek main suap bagi pegawai negeri yang mau naik pangkat. Sebelumnya, bukan rahasia lagi, para pegawai negeri sipil yang sudah saatnya menerima kenaikan pangkat harus mengurusnya, seraya menyodorkan pelicin ke beberapa meja. Akibatnya, banyak pegawai negeri tertunda kenaikan pangkatnya lantaran tak sanggup membayar. “Sekarang pegawai yang berprestasi langsung naik pangkat, sedangkan yang bermasalah harus ditunda,” ujar Rustriningsih.

Ia juga memperbaiki mekanisme pengangkatan kepala sekolah, yang sebelumnya nyaris jadi kursi abadi bagi pejabatnya. “Rekrutmen semua kepala sekolah kini melalui tes pengetahuan administrasi, uji psikologi, dan tentu saja bebas sogokan,” kata Rustri. Semua calon diseleksi di ibu kota kabupaten, dengan pengawasan ketat. Sebelumnya, menurut Rustri, untuk menjabat kepala sekolah menengah umum, seorang peminat harus mengeluarkan sekitar Rp 20 juta kepada sejumlah oknum pejabat.

Mekanisme pemilihan pimpinan perusahaan daerah pun dibersihkan dari praktek sogok. Rustri mengaku pernah ditawari Rp 75 juta bila memilih seorang calon. Tapi, tawaran itu ditepisnya. “Untuk mengelola perusahaan perlu kemampuan bisnis, dan harus teruji,” kata Rustri.

Untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pemerintah, Rustri mengembangkan program yang ia sebut informasi dan komunikasi untuk membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Ia juga mendirikan press center, yang diresmikan Presiden Megawati, Mei lalu.

Melalui pusat informasi untuk pers itu, Rustri memberi kewenangan kepada para pejabat di bawahnya untuk menjelaskan kebijakannya. “Dengan cara ini, mereka dilatih bertindak transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya. Ia berprinsip: jangan ada jarak antara aparat pemerintah dan rakyatnya. Tiap pagi, selama setengah jam ia tampil rutin di radio In FM, milik pemerintah kabupaten. Dalam acara bertajuk “Selamat Pagi Bupati” itu, ia langsung menjawab pertanyaan masyarakatnya, mengenai apa saja.

Rustri bahkan memberikan nomor telepon selulernya untuk dihubungi siapa saja. “Banyak penelepon dan pengirim pesan singkat datang dari lapisan masyarakat bawah,” tutur dia. Isi pesannya pun bermacam-macam.

Sudarno, tukang becak di Karanganyar, mengaku pernah menelepon Ibu Bupati ketika kesulitan mencari obat antibiotik untuk anaknya. Tak berselang lama, ia ditelepon balik oleh Kepala Dinas Kesehatan. “Saya dikasihtahu di mana bisa mendapat obat itu,” kata Sudarno. “Rupanya, Bu Bupati langsung minta Pak Kepala Dinas menanggapi telepon saya,” Sudarno menambahkan sambil terkekeh.

Rustri juga dikenal ketat memisahkan urusan partai dengan pemerintahan. Ia sering melarang para kader partainya memanfaatkan fasilitas umum untuk kegiatan mereka. Pernah, ratusan kader PDI Perjuangan yang mau mengikuti sebuah acara di Semarang ia suruh langsung berangkat dari rumah masing-masing. Ia melarang mereka berkumpul di Alun-alun Kebumen, karena akan terkesan seperti kampanye.

Menurut Rustri, satu-satunya fasilitas pemerintah yang terpaksa ia manfaatkan untuk urusan partai hanyalah ajudan bupati. Dulu, ia pernah mengangkat sekretaris pribadi untuk mengurus kegiatannya di luar dinas. Tapi, pengaturan jadwalnya malah jadi amburadul, karena kerap bentrok dengan jadwal yang sudah disusun ajudan bupati. Akhirnya ia terpaksa meminta ajudan untuk sekaligus mengatur jadwal kegiatannya di partai.

Rustri yang lahir di Gombong, 3 Juli 1967, terpilih menjadi bupati pada Maret 2000. Ia dicalonkan partainya, yang di DPRD Kebumen menguasai 16 kursi dari total 45 kursi. Kala itu, ia meraih 22 suara, terpaut dua suara dari lawannya. “Sama sekali tak ada politik uang,” katanya tentang proses pemilihan itu.

Padahal, ia mendengar, di era reformasi ini main suap dalam proses pemilihan kepala daerah kian menjadi-jadi. Sejumlah calon bupati di Jawa konon harus membeli satu suara seharga Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. “Bisa dibayangkan, dari mana bupati terpilih mencari duit untuk mengganti uang pembelian suara itu,” kata Rustri.

Setahun setelah dilantik, Rustri meraih penghargaan “Certificate of Out Standing Women in Local Government dan Recognition United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific” dari lembaga internasional pemerhati pemerintahan daerah. Ia dipuji karena terobosan kepemimpinannya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah, Murdoko, mengaku bangga pada sosok Rustriningsih. “Ini menunjukkan, kader PDI Perjuangan bisa memerintah dengan baik,” kata Murdoko.

Tapi, Cholidy Ibhar, Wakil Ketua DPRD Kebumen, justru mengritik Rustri. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa ini menganggap Rustri kerap merumuskan sendiri kebijakannya, dan masyarakat hanya mengiyakan. “Ia lebih sering membuat kebijakan top down, bukan bottom up,” katanya.

Cholidy menilai Rustri bermain sendiri dalam membangun good governance. “Upaya menegakkan pemerintahan yang bersih itu harus didukung semua pihak,” kata Cholidy. Ia menyayangkan sikap Rustri yang kurang melibatkan unsur-unsur lembaga musyawarah pimpinan daerah, termasuk pimpinan DPRD.

Konflik dengan DPRD memang pernah mencuat ketika Rustri menolak permintaan dewan untuk menaikkan APBD 2001. Rustri menganggap kenaikan itu ujung-ujungnya akan membebani rakyat. “Zaman lagi susah, kok anggaran belanja dinaikkan,” katanya kala itu. Toh, Rustri menganggap kritik sebagai masukan. “Saya menerimanya dengan hati terbuka,” kata dia.

Endang Sukendar dan Sawariyanto (Yogyakarta)
[Nasional, GATRA, Edisi 47 Beredar Jumat 3 Oktober 2003]
http://www.gatra.com/artikel.php?id=31545